PENGENDALIAN IKLIM KOTA MELALUI MEKANISME PERIZINAN BANGUNAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF ARSITEKTUR: STUDI DI DKI JAKARTA

Abstract

Perkembangan populasi masyarakat perkotaan telah banyak merubah penggunaan lahan kota yang semula terdapat tutupan hijau dan bersifat terbuka menjadi area yang terisi oleh bangunan gedung dan sarana prasarana. Secara teoritis hal ini menimbulkan emisi dan dampak nyata kepada lingkungan, di mana terjadi peningkatan suhu dan kelembaban kota yang membentuk perubahan iklim kota. Pengendalian iklim suatu perkotaan perlu dilakukan dalam menata suatu perkotaan melalui mekanisme perizinan bangunan di mana pemerintah menjadi pengatur serta pemberi kebijakan, dan masyarakat menjadi partisipan yang dapat turut serta dalam mengendalikan peningkatan iklim di perkotaan. Aktivitas pembangunan di DKI Jakarta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang merupakan salah satu dokumen wajib dimiliki oleh setiap individu maupun badan hukum pada saat proses pembangunan. Saat ini terdapat 20.000 bangunan berdiri namun tidak memiliki
salah satunya 178 bangunan adalah perkantoran dan hotel sedangkan sisanya hunian. Penelitian ini dilakukan dengan perbandingan studi literatur dan perbandingan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perizinan rencana dan pembangunan bangunan utama yang terintegrasi dengan melibatkan banyak bidang arsitektur sangat efektif bagi pengendalian iklim kota. Penanaman pohon dan tumbuh-tumbuhan di atas tanah horizontal dan vertikal merupakan salah satu pendekatan yang sangat bermanfaat dilakukan, karena dapat mengurangi
pencemar udara co2, penyerap kebisingan, penghalang silau, pembatas pandang, memperindah lingkungan, penahan benturan, pencegah erosi, haitat satwa, pengalih parkir ilegal, pemecah angin, dan menghasilkan
penghijauan yang dapat dinikmati terus menerus oleh penghuni yang berada di atas atau berdekatan dengan permukaan tanah.

Keywords: kota, iklim, perizinan, bangunan, arsitektur