PENGELOLAAN RISIKO KEWAJIBAN KONTINJENSI PEMERINTAH PADA PROYEK KPBU (Studi Kasus pada Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II)

Muhammad Heru Akhmadi; Arkandisari Atmaja Syaiban; Erlita Nurma Wati

doi:10.36766/ijag.v6i1.268

PENGELOLAAN RISIKO KEWAJIBAN KONTINJENSI PEMERINTAH PADA PROYEK KPBU (Studi Kasus pada Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II)

Muhammad Heru Akhmadi, Arkandisari Atmaja Syaiban, Erlita Nurma Wati

Abstract

Skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi alternatif dalam pengadaan infrastruktur publik dengan mengikutsertakan pihak swasta dalam pembiayaan, proses hingga pemeliharaan proyek. Dalam proyek KPBU terdapat penjaminan yang menimbulkan risiko kewajiban kontinjensi bagi pemerintah yang perlu dikelola secara baik untuk mengurangi beban APBN. Artikel ini membahas proses pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pada proyek KPBU jalan tol layang Jakarta-Cikampek II dan menganalisis metode yang tepat untuk memindahkan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah kepada pihak swasta untuk mengurangi beban kewajiban kontinjensi pemerintah pada APBN. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengeksplorasi pendapat serta menganalisis perspektif partisipan sebagai objek penelitian melalui teknik wawancara. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa proses pengelolaan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah pada proyek KPBU jalan tol ini sudah optimal dan menggunakan pendekatan modifikasi dari penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000. Selain itu, ditemukan tiga alternatif terkait metode pemindahan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah kepada pihak swasta diikuti dengan konsekuensinya masing-masing.

Keywords

jalan tol, kewajiban kontinjensi pemerintah, KPBU, pengelolaan risiko

Full Text:

PDF

References

Akhmadi, M. H. (2017). Peran digital repository dalam penelitian bidang keuangan negara. Manajemen Keuangan Publik, 1(1), 10–14.

Binus University. (2017). PSAK 57 (Penyesuaian 2014) : Provisi, Liabilitas, Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi. https://accounting.binus.ac.id/2017/08/15/psak-57-penyesuaian-2014-provisi-liabilitas-kontinjensi-dan-aset-kontinjensi/

Darmawan, A. (2018). Mempromosikan Skema KPBU dengan Mekanisme Availability Payment Sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan Sarana-Prasarana (Infrastruktur) Publik di Daerah. 4(1).

Hanafi, M. M. (2016). Manajemen Risiko. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi.

Hazmi, Y., Faisal, Cahyani, I., & Yetty, T. P. (2019). Akumulasi Utang Pemerintah, Subsidi Dan Keberlanjutan Fiskal Di Indonesia. Proceeding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe, 03(1), 77–82.

Irawan, T. T. (2016). Kajian Potensi Dan Peluang Pembangunan Infrastruktur Di Sektor Sosial Dengan Skema KBPU. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, 1(2), 105–120. https://doi.org/10.36226/jrmb.v1i2.15

Irwanugroho, H. (2019). Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Melalui Badan Usaha Milik Negara Ditinjau Dari Hukum Jaminan. Jurnal Poros Hukum Padjajaran, 1(1), 34. http://dx.doi.org/10.23920/ jphp.v1i1.286

Kaming, P. F., Rahajo, F., & Simatupang, C. A. P. (2017). Studi Skema Penjaminan Dana Infrastruktur. Simposium II UNIID 2017, 2(1), 73–79.

Kementerian Keuangan. 2016. Pengelolaan Risiko sesuai ISO 31000. Buletin Kinerja, ed. 29.

Kementerian Keuangan. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (2016)

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 845 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan (2016).

Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (2018)

Labombang, M. (2011). Manajemen Risiko Dalam Proyek Konstruksi. Jurnal SMARTek, 9, 39–46.

Maramis, J. B. (2018). Joubert B . Maramis Keywords : KPBU , PPP , infrastrucktur , success , implementation Corresponding author : Joubert B . Maramis. Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi, 5(1), 49–63.

Mulyono, R. (2017). Mewaspadai Risiko Fiskal dari Perjanjian KPBU. Info Risiko Fiskal, Edisi 2.

Mulyono, R., & Perwitasari, S. W. (2017). Efisiensi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Info Risiko Fiskal, Edisi 2.

Nsasira, R., Basheka, B. C., & Oluka, P. N. (2013). Public Private Partnerships (PPPs) and Enhanced Service Delivery in Uganda: Implications from the Energy Sector. International Journal of Business Administration, 4(3), 48–60. https://doi.org/10.5430/ijba.v4n3p48

Palupie, Y. M. R., & Yuniarto, H. A. (2016). Alokasi Risiko Proyek Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) : Suatu Tinjauan Literatur. 96–103.

Patu, A. S. P. A., & Akhmadi, M. H. (2021). Evaluasi Penyiapan Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Kereta Api Makassar-Parepare. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 16(2), 221–235. https://doi.org/10.47441/jkp.v16i2.200

Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (2010)

Pemerintah Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (2015)

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. (2019). Acuan Alokasi Risiko Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia 2019.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. (2020). Acuan Alokasi Risiko Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia 2020.

Suhendra, M. (2017). Penyediaan Infrastruktur Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) Di Indonesia. Jurnal Manajemen Keuangan Publik, 1(1), 41–46. https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.97

Sutantiningrum, K. H., & Hatmoko, J. U. D. (2019). Opsi KPBU Proyek SPAM Regional Keburejo Provinsi Jawa Tengah: Pendekatan Manajemen Risiko. Media Komunikasi Teknik Sipil, 25(1), 69. https://doi.org/10.14710/mkts.v25i1.19450

Sutantiningrum, K. H., & Utami, S. R. L. (2019). Strategi Mitigasi Risiko Proyek KPBU Pembangunan SPAM Regional : Studi Kasus SPAM Regional Wosusokas Provinsi Jawa Tengah Risk Mitigation Strategy for the Project of KPBU Development on Regional SPAM : A Case Study of Regional SPAM on Wosusokas , Central. Prosiding Seminar Nasional Unimus, 2, 462–470.

Wibowo, A. (2006). Mengukur Risiko dan Atraktivitas Investasi Infrastruktur di Indonesia. Jurnal Teknik Sipil, 13(3), 123. https://doi.org/10.5614/jts.2006.13.3.2

Wibowo, A. (2010). Mekanisme garansi pemerintah dalam meningkatkan atraktivitas proyek kemitraan pemerintah swasta (KPS) infrastruktur: Garansi Permintaan Minimum. Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil VI, C11–C20.

DOI: https://doi.org/10.36766/ijag.v6i1.268